Perubahan mekanisme perpajakan marketplace tidak seharusnya langsung dianggap sebagai hadirnya jenis pajak baru. Pada dasarnya, penghasilan dari kegiatan usaha memang telah menjadi bagian dari kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan penting pada 2026 terletak pada semakin terintegrasinya proses administrasi, termasuk pemungutan Pajak Penghasilan melalui marketplace tertentu yang telah ditunjuk pemerintah.

Bagi seller, reseller, pemilik brand, pelaku UMKM, hingga pengusaha yang mengandalkan kanal digital sebagai sumber penjualan utama, memahami aturan ini dapat membantu menjaga arus kas, menentukan harga produk secara lebih realistis, dan menghindari kesalahan pencatatan.

Apa Itu Pajak Marketplace 2026?

Istilah Pajak Marketplace 2026 secara umum digunakan untuk menggambarkan berbagai kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan melalui platform digital atau marketplace.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian utama adalah mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace tertentu yang telah ditunjuk sebagai pemungut.

Berdasarkan mekanisme tersebut, marketplace dapat memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang dalam negeri dari transaksi yang dilakukan melalui platform tersebut.

Tarif Pajak Marketplace 2026 yang Perlu Dipahami Seller

Dalam mekanisme pemungutan PPh melalui marketplace, besaran PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% dari peredaran bruto atau omzet yang tercantum dalam dokumen transaksi, dengan memperhatikan ketentuan mengenai PPN dan PPnBM.

Namun, angka 0,5% tersebut tidak boleh langsung diartikan bahwa semua penjual marketplace otomatis dikenai pajak dengan perlakuan yang sama. Status Wajib Pajak, jumlah omzet, jenis badan usaha, fasilitas perpajakan, hingga karakter transaksi dapat memengaruhi perlakuan pajaknya.

Omzet Rp500 Juta untuk UMKM Orang Pribadi Masih Bebas PPh

Salah satu informasi penting dalam Pajak Marketplace 2026 adalah fasilitas bagi Wajib Pajak orang pribadi pelaku usaha dengan omzet tertentu.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi, bagian peredaran bruto atau omzet usaha sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tetap tidak dikenai PPh.

Artinya, pelaku UMKM orang pribadi sebaiknya tidak langsung menganggap setiap transaksi marketplace akan otomatis dipotong 0,5%.

Seller Tetap Perlu Memperhatikan Administrasi

Agar mekanisme pengecualian pemungutan dapat diterapkan sesuai ketentuan, pedagang orang pribadi dengan omzet tahun berjalan sampai Rp500 juta perlu menyampaikan informasi atau surat pernyataan yang dipersyaratkan kepada marketplace.

Bagaimana Jika Omzet Melebihi Rp500 Juta?

Ketika omzet Wajib Pajak orang pribadi dalam tahun berjalan telah melewati Rp500 juta, kewajiban administrasi mulai berbeda.

Seller perlu memperhatikan waktu ketika batas tersebut terlampaui dan memperbarui informasi kepada marketplace sesuai mekanisme yang ditentukan. Setelah persyaratan terpenuhi, pemungutan PPh oleh marketplace dapat mulai diterapkan sesuai aturan.

Karena itu, pencatatan omzet bulanan menjadi sangat penting. Seller yang hanya mengecek saldo pencairan marketplace tanpa memiliki rekap penjualan tahunan berisiko terlambat mengetahui bahwa omzetnya telah melewati batas tertentu.

PPh Final UMKM 0,5% pada 2026

Tahun 2026 juga membawa perubahan penting melalui ketentuan terbaru mengenai PPh Final UMKM.

Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu pada prinsipnya masih dapat menggunakan skema PPh Final sebesar 0,5% selama memenuhi persyaratan yang berlaku.

Selain orang pribadi, ketentuan 2026 juga memberikan pengaturan tersendiri bagi perseroan perorangan dan koperasi. Sementara itu, bentuk badan usaha lain perlu memperhatikan penggunaan tarif dan mekanisme PPh Badan sesuai ketentuan terbaru.

Marketplace yang Memungut PPh pada 2026

Implementasi mekanisme pemungutan PPh marketplace dilakukan secara bertahap melalui penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.

Pada 1 Juli 2026, pemerintah mencatat empat penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk, yaitu:

• Blibli;
• Shopee;
• Tokopedia; dan
• Lazada.

Daftar tersebut dapat berkembang apabila pemerintah melakukan penunjukan tambahan. Karena itu, seller yang menggunakan beberapa marketplace sebaiknya rutin memeriksa pemberitahuan resmi dari platform maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Apakah Pajak Marketplace Merupakan Pajak Baru?

Tidak. Ini menjadi salah satu kesalahpahaman yang cukup sering muncul ketika membahas Pajak Marketplace 2026.

Kewajiban Pajak Penghasilan atas kegiatan usaha pada dasarnya telah ada sebelumnya. Ketentuan marketplace lebih banyak mengatur bagaimana pajak tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan melalui ekosistem perdagangan digital.

Bagi Wajib Pajak yang menggunakan skema PPh Final, PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace dapat menjadi bagian dari pelunasan kewajiban PPh Final sesuai ketentuan. Sementara untuk Wajib Pajak yang berada pada mekanisme pajak non-final, pemungutan tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sepanjang memenuhi ketentuan.

Contoh Sederhana Perhitungan Pajak Marketplace

Misalkan seorang seller telah masuk dalam kondisi yang menyebabkan marketplace melakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pada suatu periode, omzet transaksi yang menjadi dasar pemungutan adalah:

• Omzet transaksi: Rp20.000.000
• Tarif pemungutan PPh Pasal 22: 0,5%

Maka ilustrasi sederhananya:

Dengan demikian, PPh Pasal 22 yang dipungut dalam ilustrasi tersebut adalah Rp100.000.

Contoh ini hanya menunjukkan cara menghitung persentase pemungutan. Perlakuan pajak akhir tetap perlu disesuaikan dengan status Wajib Pajak, jenis penghasilan, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perbedaan Omzet, Dana Cair, dan Keuntungan

Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam bisnis marketplace adalah menganggap dana yang masuk ke rekening sebagai omzet bersih.

Padahal terdapat beberapa istilah berbeda yang perlu dipahami:

Memisahkan keempat komponen tersebut akan membantu pemilik usaha membaca performa bisnis dengan lebih akurat.

Cara Seller Menghadapi Pajak Marketplace 2026

Daripada menunggu sampai muncul masalah administrasi, seller dapat melakukan persiapan secara bertahap.

Pentingnya Pembukuan bagi Seller Marketplace

Pajak bukan satu-satunya alasan seller perlu memiliki pembukuan. Catatan keuangan yang baik juga memberikan gambaran nyata mengenai kesehatan bisnis.

Seller dapat mengetahui apakah kenaikan omzet benar-benar menghasilkan kenaikan laba atau justru habis akibat biaya iklan, diskon, subsidi promosi, biaya layanan, retur, dan biaya operasional.

Minimal Catat Komponen Berikut

• penjualan harian dan bulanan;
• retur atau pembatalan pesanan;
• biaya administrasi marketplace;
• biaya iklan;
• biaya kemasan dan operasional;
• harga pokok barang;
• pajak yang telah dipungut;
• pencairan dana marketplace; dan
• transaksi penjualan di luar marketplace.

Kesalahan yang Sebaiknya Dihindari Seller

1. Menganggap Semua Seller Pasti Kena Pajak 0,5%

Perlakuan pajak tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan fakta bahwa seseorang berjualan di marketplace. Omzet, status Wajib Pajak, serta bentuk usaha tetap harus diperhatikan.

2. Hanya Menghitung Omzet dari Satu Marketplace

Seller yang mempunyai beberapa akun, toko, atau kanal penjualan perlu memperhatikan keseluruhan peredaran usaha sesuai ketentuan.

3. Tidak Menyimpan Bukti Pemungutan

Dokumen transaksi dan pemungutan penting untuk rekonsiliasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Mencampur Uang Pribadi dengan Uang Bisnis

Kebiasaan ini membuat penghitungan omzet, laba, dan arus kas menjadi jauh lebih sulit.

5. Mengira PPh dan PPN Adalah Pajak yang Sama

PPh dan PPN mempunyai objek, dasar pengenaan, serta mekanisme yang berbeda. Karena itu, keduanya perlu dipahami secara terpisah.

FAQ Pajak Marketplace 2026

Kesimpulan Pajak Marketplace 2026

Pajak Marketplace 2026 menjadi bagian yang semakin penting dalam pengelolaan usaha digital di Indonesia. Seller tidak lagi cukup hanya fokus pada penjualan dan jumlah pesanan, tetapi juga perlu memahami bagaimana omzet dicatat, bagaimana PPh dipungut, serta dokumen apa saja yang harus disimpan.

Ketentuan terbaru tetap memberikan ruang bagi pelaku UMKM, termasuk fasilitas untuk Wajib Pajak orang pribadi atas bagian omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Di sisi lain, marketplace yang telah ditunjuk pemerintah dapat menjalankan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% sesuai ketentuan.

Dengan pencatatan yang disiplin, pemisahan keuangan, pemantauan omzet, serta pemahaman status perpajakan sejak awal, seller dapat menghadapi perkembangan regulasi digital secara lebih tenang dan profesional.