Tutorial Seller dari Pajak Seller Indonesia
Tutorial Seller dari Pajak Seller Indonesia
Panduan praktis memahami pajak seller, pencatatan omzet, PPh UMKM, transaksi marketplace, hingga persiapan administrasi perpajakan agar bisnis online lebih tertata.
Menjadi seller tidak lagi sekadar memikirkan produk, stok, iklan, dan pesanan. Ketika penjualan mulai berkembang, ada satu bagian penting yang juga perlu dikelola dengan baik: administrasi dan pajak usaha.
Banyak seller baru merasa pembahasan pajak terdengar rumit karena dipenuhi istilah seperti omzet, PPh Final, NPWP, NIK, PPh Pasal 22, hingga SPT Tahunan. Padahal, jika dipahami tahap demi tahap, konsep dasarnya cukup sederhana.
Tutorial ini dibuat untuk membantu seller Indonesia memahami alur dasarnya secara lebih praktis, terutama bagi pedagang yang menjalankan penjualan melalui marketplace, toko online, media sosial, maupun toko offline.
Berdasarkan pengumuman Direktorat Jenderal Pajak, pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace berdasarkan PMK 37 Tahun 2025 ditunda sampai dengan 31 Oktober 2026. Pemungutan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026.
Apa yang Dimaksud Pajak Seller Indonesia?
Istilah pajak seller sebenarnya bukan nama satu jenis pajak khusus. Istilah ini biasanya digunakan secara umum untuk menjelaskan kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan penghasilan atau kegiatan usaha seorang penjual.
Seller yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha pada prinsipnya perlu mengetahui bagaimana omzet dicatat, jenis skema pajak yang berlaku, serta bagaimana penghasilan tersebut dilaporkan sesuai status perpajakannya.
Berjualan melalui internet tidak otomatis menciptakan jenis pajak baru. Yang berubah dapat berupa mekanisme pemungutan dan administrasinya, sementara kewajiban pajak tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku bagi penghasilan usaha.
1. Mulai dengan Identitas Perpajakan Seller
Langkah pertama adalah memastikan data identitas yang digunakan dalam aktivitas usaha sudah benar dan konsisten. Jangan menunggu toko memiliki ribuan transaksi baru mulai merapikan dokumen.
Data yang Sebaiknya Disiapkan
2. Catat Seluruh Omzet Usaha
Kesalahan yang sering dilakukan seller adalah hanya mencatat uang yang akhirnya masuk ke rekening setelah dipotong biaya admin, ongkir, komisi, voucher, atau biaya marketplace.
Untuk kepentingan perpajakan, konsep peredaran bruto atau omzet perlu diperhatikan dengan benar. Seller sebaiknya memiliki catatan penjualan yang dapat menunjukkan nilai transaksi sebelum berbagai potongan tertentu.
Jangan Menghitung Per Toko Saja
Apabila seorang seller memiliki beberapa toko online sekaligus dan masih melakukan penjualan offline, omzet usaha perlu dilihat secara keseluruhan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan menganggap setiap toko sebagai usaha yang sepenuhnya terpisah hanya untuk menghitung batas omzet.
Seller memiliki:
🛒 Marketplace A: Rp180 juta
🛍️ Marketplace B: Rp150 juta
🏪 Penjualan offline: Rp120 juta
Total pencatatan omzet usaha: Rp450 juta.
3. Pahami PPh Final UMKM 0,5%
Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2026, skema PPh Final dengan tarif 0,5% tetap tersedia bagi Wajib Pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, sepanjang seluruh persyaratannya terpenuhi.
Subjek yang dapat menggunakan fasilitas tersebut berdasarkan ketentuan terbaru antara lain Wajib Pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta koperasi yang memenuhi ketentuan.
Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan PPh Final UMKM, bagian omzet usaha sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh Final. Pajak mulai diperhitungkan pada bagian omzet yang melewati batas tersebut sesuai aturan yang berlaku.
Contoh Ilustrasi Seller Orang Pribadi
Misalnya seorang seller orang pribadi memiliki omzet usaha Rp650 juta dalam satu tahun dan memenuhi seluruh ketentuan untuk menggunakan skema tersebut.
Omzet satu tahun: Rp650 juta
Bagian omzet sampai Rp500 juta: tidak dikenai PPh Final bagi WP orang pribadi yang memenuhi ketentuan.
Bagian di atas Rp500 juta: Rp150 juta.
Perhitungan aktual tetap harus disesuaikan dengan kondisi, waktu transaksi, status Wajib Pajak, dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Bagaimana Pajak Seller Marketplace?
PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur mekanisme penunjukan penyelenggara marketplace tertentu sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.
Tarif pemungutannya adalah 0,5% dari nilai bruto transaksi yang menjadi dasar pemungutan sesuai ketentuan, tidak termasuk PPN dan PPnBM.
Mekanisme tersebut pada dasarnya mengubah cara pemungutan pajak atas transaksi seller melalui marketplace. Marketplace yang ditunjuk menjalankan fungsi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sesuai ketentuan.
PP 20 Tahun 2026 mulai berlaku.
Pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace berdasarkan PMK 37/2025 ditunda.
Pemungutan dijadwalkan mulai diberlakukan berdasarkan pengumuman DJP.
5. Seller dengan Omzet Maksimal Rp500 Juta
Seller orang pribadi perlu memberi perhatian khusus terhadap batas omzet Rp500 juta. Dalam mekanisme PMK 37/2025, seller orang pribadi dengan peredaran bruto tahun berjalan sampai batas tersebut dapat menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace sesuai format yang ditentukan.
Dokumen tersebut digunakan dalam penerapan mekanisme pemungutan ketika aturan pemungutan marketplace mulai diberlakukan.
✔ Pantau total omzet seluruh usaha sepanjang tahun.
✔ Jangan menghitung omzet marketplace secara terpisah dari toko lainnya.
✔ Pastikan data NIK/NPWP di akun marketplace benar.
✔ Simpan dokumen pernyataan dan bukti penyampaiannya.
✔ Perbarui status apabila omzet melewati batas yang ditentukan.
6. Simpan Bukti Pemungutan dari Marketplace
Ketika sistem pemungutan marketplace berlaku dan seller terkena pemungutan, jangan mengabaikan dokumen atau bukti pemungutan yang tersedia.
Bukti tersebut penting karena perlakuan pajaknya dapat berbeda tergantung skema pajak seller.
Pemungutan PPh Pasal 22 dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan PPh Final sesuai ketentuan.
PPh yang telah dipungut dapat memiliki fungsi sebagai kredit pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pisahkan Keuangan Pribadi dan Bisnis
Seller sering menggunakan satu rekening untuk menerima pembayaran usaha sekaligus melakukan transaksi pribadi. Cara ini mungkin terasa praktis pada awal bisnis, tetapi bisa menyulitkan ketika jumlah transaksi bertambah.
Memisahkan rekening dan pencatatan usaha membuat seller lebih mudah mengetahui omzet, biaya, arus kas, laba, dan transaksi yang harus direkonsiliasi.
01. Gunakan rekening khusus kegiatan usaha.
02. Unduh laporan transaksi marketplace secara berkala.
03. Rekap omzet berdasarkan tanggal transaksi.
04. Simpan invoice pembelian dan penjualan.
05. Cocokkan laporan marketplace dengan rekening bank.
8. Buat Rekap Penjualan Setiap Bulan
Jangan menunggu akhir tahun baru mencari data transaksi satu per satu. Cara yang lebih aman adalah membuat rekap sederhana setiap bulan.
| Bulan | Marketplace | Omzet | Pajak Dipungut | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | Toko A | Rp… | Rp… | ✓ |
| Februari | Toko A + B | Rp… | Rp… | ✓ |
Rekap sederhana seperti ini membuat seller lebih mudah mengetahui apakah omzet mulai mendekati batas tertentu dan membantu proses pelaporan pada akhir tahun.
9. Jangan Lupakan SPT Tahunan
Memiliki pajak yang sudah dipungut atau dibayar tidak berarti seller otomatis selesai dengan seluruh administrasi perpajakannya.
Wajib Pajak tetap perlu memperhatikan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dan mencantumkan informasi penghasilan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
• Cocokkan omzet tahunan dengan rekap bulanan.
• Periksa seluruh toko dan kanal penjualan.
• Simpan bukti pembayaran atau pemungutan pajak.
• Periksa status dan skema pajak yang digunakan.
Kesalahan Seller yang Sebaiknya Dihindari
Checklist Pajak untuk Seller Indonesia
☑ Identitas NIK/NPWP sudah benar
☑ Data marketplace sesuai identitas Wajib Pajak
☑ Omzet dicatat setiap bulan
☑ Seluruh toko online dan offline diperhitungkan
☑ Laporan transaksi marketplace disimpan
☑ Bukti pemungutan pajak disimpan
☑ Data disiapkan untuk pelaporan SPT Tahunan
Pertanyaan Umum Pajak Seller
Apakah seller online otomatis kena pajak baru?
Tidak. PMK 37/2025 bukan menciptakan jenis pajak baru, tetapi mengatur mekanisme pemungutan PPh tertentu melalui marketplace yang ditunjuk.
Apakah omzet Rp500 juta langsung kena PPh Final?
Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan, bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh Final UMKM.
Bagaimana jika memiliki beberapa toko marketplace?
Seller perlu memperhatikan keseluruhan peredaran bruto usaha sesuai ketentuan, termasuk transaksi dari berbagai marketplace dan kanal usaha lainnya.
Berapa tarif pemungutan PPh seller melalui marketplace?
Dalam mekanisme PMK 37/2025, tarif PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace yang ditunjuk adalah 0,5% dari dasar pemungutan sesuai ketentuan.
Kapan pemungutan PPh marketplace mulai berlaku?
Berdasarkan pengumuman DJP yang berlaku saat artikel ini diperbarui pada 11 September 2026, pelaksanaan ditunda sampai 31 Oktober 2026 dan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026.
Seller yang Rapi Lebih Mudah Mengelola Pajak
Hal terpenting bukan menunggu bisnis menjadi besar, melainkan membangun kebiasaan administrasi sejak transaksi pertama.
Catat omzet, pisahkan keuangan usaha, simpan laporan marketplace, pahami skema pajak yang berlaku, dan periksa seluruh dokumen sebelum melakukan pelaporan. Langkah sederhana tersebut dapat membuat pengelolaan bisnis jauh lebih terstruktur.
Mulai Rapikan Administrasi Seller Hari Ini
Jangan tunggu omzet meningkat baru mengurus pencatatan. Mulai dari rekap transaksi bulanan, cek data perpajakan, dan simpan seluruh bukti transaksi bisnis Anda.
• Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 mengenai pemungutan PPh oleh penyelenggara marketplace.
• Informasi dan pengumuman resmi Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.
